Kemenkop akan Bentuk Big Data UKM, agar Pembinaan Terarah dan Capai UKM Naik Kelas


Pipnews.co.id, Jakarta – Upaya untuk mendorong UKM naik kelas telah berbagai langkah ditempuh Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satunya dengan mensinergikan dan mengumpulkan data UKM dalam sebuah big data. Terlebih saat ini jumlah UKM di Indonesia sudah mencapai hampir 63 juta. Dengan jumlah tersebut kontribusinya pun nyata. Pada tahun lalu mereka menyumbang terhadap PDB sebesar 60% atau senilai Rp 4.800 triliun.

Dengan adanya big data UKM, maka akan mudah memanfaatkan data itu sebaik mungkin untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Demikian disampaikan Deputi Bidang Restruksturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik, pada Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi untuk Pendampingan UMKM yang Efektif, di Jakarta, Selasa (13/8).

Damanik menambahkan, keinginan untuk mendukung UKM naik kelas juga dilakukan sekitar 24 kementerian/lembaga yang memiliki program pembinaan UKM. Dukungan yang terus diberikan kepada UKM ini, imbuh Deputi, khususnya kepada usaha mikro. “Harapan kami agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah,” katanya.

Masih dijelaskan dia, meskipun jumlah dan kontribusi UKM terus meningkat, namun jika kita cermati, dari tahun ke tahun struktur atau skala usaha UKM Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti. “Jumlah usaha mikro masih terlalu banyak, sekitar 98,70%. Sedangkan usaha kecil yang menjadi penopang perekonomian jumlahnya tidak beranjak, hanya sekitar 1,20% dan usaha menengah sekitar 0,09%,” jelasnya lagi.

Mencermati hal tersebut, Abdul Kadir Damanik berharap pada FGD tersebut bisa mempletakan UKM dan pendampingan yang tepat bagi mereka. Dengan demikian kata Damanik, keinginan untuk menciptakam UKM naik kelas bisa tewujud.

Selain Damanik, FGD tersebut juga mengdihadirkan tiga pembicara, masing-masing yaitu Kepala Seksi Infrastruktur Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Rochmadi Haryo Witoko, Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Christian Sahetapy, dan Kasi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan Direktorat Pengembangan Sistem BKPM Helmi Setiawan.

Kemudahan UKM Naik Kelas

Menurut Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Christian Sahetapy, pemerintah melalui Dirjen Pajak memiliki semangat yang sama dengan instansi lain, yakni ingin membuat UKM naik kelas. Karena nantinya mereka akan bisa dukung perolehan pajak bagi negara.

Masih menurut Dirjen Pajak, juga membantu pembukuan bagi UKM agar pelaku usaha bisa mengetahui untung rugi dari bisnis yang  dilakukan. “Jangan-jangan mereka beranggapan selama ini bisnisnya sudah untung banyak, padahal belum. Hal ini bisa terjadi karena ada kesalahan dari pembukuannya,” katanya.

Sementara itu Rochmadi Haryo Witoko dari Dukcapil Kemendagri menambahkan, kelengkapan administrasi sangat penting bagi siapa pun, termasuk UKM yang ingin naik kelas. Karenanya, para pelaku usaha dan masyarakat harus mengisi data yang benar dengan berbasis data kependudukan, terutama dalam perizinan. “Kami memiliki data yang valid berbasis KTP, melalui data yang kami miliki, kami bisa mengecek semua informasi seseorang. Karena itu setiap data yang tidak benar, bisa kita antisipasi,” katanya.

Terkait perizinan ini, Helmi Setiawan dari BKPM menambahkan, pihaknya mempermudah perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Dengan kemudahan ini, diharapkan akan meningkatkan semangat UKM untuk naik kelas. (Slamet AW).

Peserta FGD berpose bersama para narasumber

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.