Koperasi Adalah Cermin Ekonomi Pancasila, Kenapa Sulit Diwujudkan?

pipnews.co.id, Jakarta – Pancasila mudah diucapkan tetapi sulit untuk diamalkan. Dengan kata lain, Pancasila bahkan cenderung hanya sebatas dibicarakan di ruangan. Jika hal ini dibiarkan, maka bangsa Indonesia terancam bisa kehilangan identitas diri. Ini jauh lebih berbahaya dibanding ancaman lainnya.

Demikian di antara yang disampaikan Ketua Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), Prof Dr Hariyono, dalam diskusi bertema Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di auditorium Kemenkop dan UKM , Rabu (29/5).

Dalam dikusi yang diikuti pejabat eselon I sampai IV di lingkungan Kemenkop dan UKM, termasuk jajaran Direksi LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kemenkop dan UKM itu, Tujuannya adalah untuk menanamkan jiwa-jiwa Pancasila di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hariyono menekankan, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mestinya sudah familiar dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Tetapi faktanya belum. Padahal mengamalkan nilai nilai bisa diawali dengan hal-hal yang ringan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan,” ujarnya.

Lebih lanjut Haryono memaparkan, berbicara soal Pancasila, minimalnya ada lima isu strategis. Antara lain pemahaman, pelembagaan, keteladanan, inklusi sosial dan keadilan sosial. Dalam hal isu pemahaman kata dia, seharusnya tidak perlu berdebat soal kelahiran. Misalnya lahirnya koperasi, karena berbagai versi tentang hari lahir koperasi itu merupakan satu kesatuan.

“Contoh lain, kita sering kritik ekonomi kita sangat liberal. Kenyataannya, kita mulai SD sampai S3 banyak belajar ekonomi liberal. Jadi pemahamannya cenderung melihat ekonomi pancasila dari sisi liberal,” tandasnya.

Ekonomi Pancasila

Lalu apa yang dimaksud sebagai ekonomi Pancasila. Hariyono menjelaskan, bahwa berdasarkan pidato Bung Karno di depan PBB, ekonomi Pancasila itu merupakan pemuliaan dari ekononi liberal, dan mengatasi kelemahan manifesto komunis yang cenderung tak mengakui hak individu.

Ekonomi Pancasila tutur dia, yakni mengakui hak hak individu. Sekaligus juga membatasi hak individu yang mengancam kepentingan publik. “Dikaitkan dengan pelaku ekonomi di Indonesia, koperasi adalah wadah yang pas bagi ekonomi Pancasila. Sayangnya, koperasi sebagai pelaku ekonomi, cenderung di konotasikan dengan yang kecil-kecil atau pinggiran,” jelas Hariyono lagi.

Dia menambahkan, dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian, hanya sebatas jargon saja. Malah kata dia, cenderung jadi ledekan. “Bagi ASN, koperasi adalah soko guru, maksudnya kalau sudah tanggal 25, maka koperasi jadi soko guru untuk cari utang,” candanya.

Hal itu sambung Hariyono, berbeda dengan di luar negeri, dimana banyak koperasi besar yang tumbuh. Maka kata dia, hal ini menjadi tugas bersama. Bagaimana agar nilai nilai koperasi itu bisa diimplementasikan dalam tingkah laku maupun sistem perekonomian nasional. (Slamet A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.