Koperasi Tak Aktif di Daerah Seyogyanya Dibekukan saja


Pipnews.co.id, Ambon – Kementerian Koperasi dan UKM meminta stakeholders di daerah supaya mengusulkan koperasi yang tidak aktif atau mati suri agar dibekukan badan hukumnya. Langkah tersebut dilakukan tak lepask dari upaya penyelarasan program reformasi total koperasi yang diusung ‎Kemenkop dan UKM.

Kemudian tidak perlu mamaksakan kalau pengurusnya sudah tidak ada dan anggotanya sudah pasif, sebaiknya diusulkan supaya dibekukan badan hukumnya.

Demikian disampaikan Sekretaris Kemenkop dan UKM, Prof Rully Indrawan, usai menghadiri acara Temu Kader Koperasi Dalam Rangka Hari Koperasi Nasional ke-72 di Kota Ambon, Maluku, Jumat (19/7).

Ia menambahkan, Kemenkop dan UKM menyediakan sejumlah fasilitas pelatihan, guna mendukung tumbuh kembangnya koperasi. “Mulai dari pelatihan manajemen SDM berbasis kompetensi bagi pengelola koperasi, pelatihan akuntansi koperasi dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, juga dalam bentuk dukungan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun dana bergulir,” ujarnya lagi.

Masih ditegaskan Rully, asal masih ada niatan untuk mengembangkan kembali akan disuport dan dibantu. Hanya saja pesan dia, jangan tergantung, karena kalau tergantung selamanya minta bantuan itu tidak bagus juga. Intinya tegas Rully yang perlu diubah itu mindsetnya. “Di masa lalu koperasi selalu dininabobokan dengan berbagai fasilitas, yang kemudian lahirlah koperasi yang hanya ingin memanfaatkan fasilitas. Saat ini tidak boleh lagi terjadi koperasi seperti itu. Itu harus dari gerakan dari bawah, tinggal kurang apa pemerintah siap mensupportnya,” tsndasnya.

Rully menekankan, tantangan koperasi di era revolusi industri 4.0 ini, tidak hanya dengan mengubah pola bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi semata, tetapi juga pada persoalan mindset, dan perubahan sistem tata kelola. Karenanya lanjut dia, koperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem kepranataan yang sudah berjalan selama ini. “Reformasi total koperasi yang sudah dijalankan dalam rentang waktu lima tahun ini, pada dasarnya mendorong koperasi dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang selalu berjalan dinamis,” paparnya lagi.

Sementara itu Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru mengatakan paradigma keliru, bahwa koperasi merupakan badan usaha bagi kaum marginal, dan kurang prestise harus diubah. “Koperasi harus dipahami sebagai sebuah entitas bisnis sehingga dibutuhkan pengelolaan yang profesional, disamping adanya rasa memiliki yang kuat di kalangan anggota,” ujarnya.

Latuheru menambahkan, membangun koperasi dan UKM sejatinya adalah membangun mindset dari seluruh pegiat koperasi dan pelaku UKM, untuk selalu adaptif dengan perkembangan zaman.

Khusus untuk upaya meningkatkan daya saing, Latiheru juga mendorong seluruh pelaku koperasi, maupun UKM untuk memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, KUKM juga diharapkan terus mengembangkan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan kerja sama agar terjadinya transfer teknologi.

Menurutnya pada 2019 ini Kota Ambon bersama 100 kota lainnya di Indonesia, telah ditetapkan menuju kota cerdas atau smart city. “Relevansinya dengan upaya meningkatkan daya saing KUKM adalah bahwa kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi informasi ini,” pungkas Latuheru. (Slamet AW).

Prof Rully Indrawan didampingi Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru meninjau stand pameran produk unggulan UKM.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.