PLUT Jadi Rumah Besar Pelaku KUMKM Tak Ada Lagi Kesenjangan

P

pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan Pusat Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) bisa menjadi rumah besar bagi para pelaku KUMKM, dalam mengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

“Untuk mewujudkannya kita juga tak bisa hanya duduk dan berpangku tangan, tapi kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas” ungkap Sesmenkop-UKM, Meliadi Sembiring dalam acara Forum Koordinasi dan Evaluasi PLUT-KUMKM di Jakarta, Senin, (18/3).

Intinya kerja keras itu kata Meliadi diperlukan, mengingat tantangan yang dihadapi PLUT-KUMKM beserta para konsultan pendamping akan sangat besar. Terutama struktur pelaku usaha di Indonesia yang dicirikan oleh dua persoalan besar.

Yakni pertama, persoalan tentang masih adanya kesenjangan yang amat lebar antara pelaku usaha berskala besar dan UMKM (menengah, kecil dan mikro). Kedua, persoalan lemahnya keterkaitan usaha di antara pelaku usaha dimana kemitraan usaha yang sehat sebagaimana pesan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, belum berkembang.

Meliadi menambahkan usaha besar dengan memiliki omset rata-rata Rp 705,6 miliar/tahun, jumlahnya hanya mencapai 0,01%. Usaha menengah dengan omset rata-rata Rp 23,7 miliar/tahun dengan pelaku usaha setara 0,09%.

Masih jelas Meliadi, pelaku usaha kecil rata rata memiliki omset Rp 1,34 miliar/ tahun yang jumlah pelaku usaha 1,1 persen. Dan terakhir usaha mikro dengan omset cuma Rp 68 juta/tahun yang mendominasi komposisi pelaku usaha nasional sebanyak 98%

“Persoalan kesenjangan struktur ekonomi inilah yang menjadi salah satu dasar dalam menyusun pemberdayaan UMKM dengan mendorong  dan menfasilitasi agar usaha mikro khususnya, dapat cepat berkembang dan naik kelas,” kata Meliadi.

Meliadi menilai, dalam perjalanannya PLUT KUMKM masih memghadapi berbagai kendala, khususnya untuk mampu bekerja secara profesional dan berkesinambungan dalam upaya mempercepat terwujudnya UKM naik kelas.

“Kebijakan dan program pengembangan PLUT KUMKM ke depan masih perlu ditinjau untuk direvitalisasi, baik dalam rangka memperkuat kebijakan aspek legalnya, pengembangan program layanannya maupun peningkatan profesionalisme kompetensinya,” tandasnya lagi.

Acara tersebut juga dihadiri Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop-UKM, Abdul Kadir Damanik,  Arend Knol expert UMKM dari Programme Uitzending Managers (PUM) Belanda, Asdep Pendampingan Usaha-Deputi Restrukturisasi dan Usaha, Eviyanti Nasution, Kadinas Koperasi Propinsi, Kabupaten/kota yang wilayahnya terdapat PLUT KUMKM.

Pengalaman PUM Belanda

Sementara Eviyanti Nasution, Asdep Pendampingan Usaha Deputi Restrukturisasi Usaha, mengatakan, dalam rentang 2013-2018 sudah berdiri 61 PLUT KUMKM di 26 provinsi dan 35 kabupaten/kota, dan didukung oleh 330 tenaga konsultan. Pada 2019, jumlah konsultan akan ditambah 20 sehingga total menjadi 350 orang konsultan.

“Forum koordinasi dan evaluasi PLUT- KUMKM ini bertujuan untuk merumuskan program kerja 2019, sekaligus menggalang komitmen menciptakan PLUT mandiri dan profesional,” ujar  Eviyanti.

Eviyanti menambahkan dalam forum kali ini, pihaknya juga menghadirkan Arend Knol, tenaga ahli dari PUM  Belanda -sebuah LSM yang concern pada pengembangan UMKM-, untuk berbagi pengalaman.

“Mr Arend sudah mengunjungi sejumlah PLUT KUMKM diantarnya di Batu, Malang dan Tasikmalaya dan rencananya juga akan ke PLUT Banten. Dari kunjungannya itu, Mr Arend bisa menangkap apa yang menjadi persoalan PLUT di daerah terkait pengembangan UMKM,”  tambah Eviyanti. (Slamet A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.