Realisasi Anggaran Kemenkop dan UKM Tahun 2018 Sebesar 90,89%

pipnews.co.id, Jakarta – Pagu anggaran Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2018 sebesar Rp 944,5 miliar lebih, terealisasi sebesar 90,89% atau Rp 858,5 miliar per 31 Desember 2018. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu ( 17/7).

Adapun penyebab tidak tercapainya 100% realisasi tersebut menurut Rully, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Diantaranya kata dia, ada penghematan di beberapa pos. Selanjutnya soal tukin (tunjangan kinerja) yang belum turun SOP-nya. “Selain itu soal fasilitasi kegiatan yang sebenarnya sudah kita siapkan, namun beberapa Pemda juga memiliki program serupa dengan dana yang lebih besar,” jelasnya.

Masih dijelaskan Rully, berdasarkan program, realisasi tertinggi dikontribusikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenkop dan UKM mencapai 97,34%. Selanjutnya program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro (94,82%), program penguatan kelembagaan koperasi (94,53%), program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kemenkop dan UKM (91,93%), dan program peningkatan daya saing UMKM DAN koperasi (88,57%).

Berdasarkan unit kerja, realisasi tertinggi ada Deputi Bidang Pengawasan, yakni sebesar 99,16%, sementara yang terendah LPDB-KUMKM sebesar 72,12%. Realisasi unit kerja lainnya adalah, Deputi Bidang Kelembagaan (94,49%), Deputi Bidang Pembiayaan (98,98%), Deputi Bidang Propasar (98,42%), Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha(99,15%), Sekretariat (92,99%), Dekopin (93,24%), dokumentasi (95,15%), tugas pembantuan (92,02%), dan LLP KUKM (90,49%).

Mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, dimana ada temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan 2 rekomendasi, dan 4 temuan terkait Kepatuhan terhadap perundang undangan dengan 8 rekomendasi, Sekretaris Kemenkop dan UKM menjelaskan, seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkop dan UKM dengan menyusun rencana aksi (action plan) penyelesaian tindak lanjut. “Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM setiap bulan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan secara periodik hasilnya kami laporkan ke BPK RI,” jelas Rully.

Sementara terkait dengan perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga (LKKL) 2014-2018, Kementrian Koperasi dan UKM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak lima kali berturut-turut dari 2014 sampai dengan tahun 2018. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.