Rebranding Koperasi Tak Sekadar Ubah Image dan Ganti Nama, tapi Perubahan Manajemen dan Tatakelola


pipnews.co.id, Purwokerto –  Rebranding sebagai bagian dari program Reformasi Total Koperasi, selayaknya harus diikuti perubahan manajemen dan tata keloka koperasi., bukan sekadar hanya mengganti nama koperasi semata.

Untuk itu perlu diingatkan kembali kepada pembina koperasi di kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah, bahwa menjadikan koperasi agar transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penataan kelembagaan koperasi. Mengingat rebranding koperasi tidak hanya merubah image atau mengganti nama, tetapi harus dibarengi dengan perubahan manajemen dan tatakelola.

Demikian ditegaskan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto dalam acara Penyelarasan dan Sinergi Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM antara Pusat dan Daerah, sekaligus bimbingan teknis kepada pengurus Koperasi dan UMKM di Purwokerto, Jumat, (28/6).

Dia menambahkan, bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi total koperasi, pengurus hendaknya memahami fungsi koperasi sebagai organisasi. Apa yang perlu dilakukan pengurus dalam hal koperasi sebagai lembaga.

“Dalam hal koperasi sebagai organisasi, maka pengurus antara lain menyusun visi dan misi, standar operasional manajemen, tugas dan fungsi pengurus, pengawas, manajer dan karyawan, menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi koperasi,” tegas Luhur.

Masih kata dia, sedangkan dalam hal koperasi sebagai lembaga antara lain, koperasi melayani kebutuhan anggota. Memberikan pendidikan, memasarkan produk anggota guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, hingga akhirnya meningkatkan kinerja koperasi.

Apabila kedua hal tersebut dapat dipahami oleh pengurus, tandas Luhur, maka akan memudahkan dalam pencapaian Good Cooperative Governance (GCG), yaitu keterbukaan, akuntabel, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan. “Pengurus koperasi harus dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku bagi koperasi, termasuk UMKM karena sudah ada standar akutansi untuk UMKM,” tandasnya.

Demikian Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) juga diminta agar dioptimalkan dengan baik dalam membantu pelaksanaan pemberdayaan koperasi. Karenanya tegas Luhur harus dilakukan pemantauan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Luhur juga mengungkapkan, bahwa laporan dari daerah masih menunjuk jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dari tahun ke tahun masih berkisar di angka 50-55%. Oleh karena RAT merupakan tolok ukur aktif tidaknya suatu koperasi, maka tolong Dinaskop dan UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dapat melaporkan pelaksanaan RAT koperasi. “Dengan RAT yang rutin dilaksanakan setiap tahun, diharapkan akan terwujud suatu GCG,” tegasnya.

Sementara itu Wisnu Hermawanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK, Kabupaten Banyumas, mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memilih Kabupaten Banyumas sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, sekaligus sinkronisasi penyelarasan dan sinergi kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Untuk itu Wisnu berpesan kepada pengurus koperasi dan UMKM yang mengikuti Bimbingan Teknis, agar benar-benar mengikuti dan menyimak dengan baik materi-materi yang diberikannya. “Karena tata kelola koperasi yang baik sangat diperlukan guna menguatkan kelembagaan sebuah koperasi,” pungkas Wisnu. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.