RUU Perkoperasian Segera Diajukan ke Sidang Paripurna untuk Disahkan Menjadi UU

Pipnews.co.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian telah diterima melalui voting dan pembahasannya naik ke tingkat dua, yaitu Sidang Paripurna. Sebagian besar fraksi memandang poin-poin dalam RUU tersebut sudah cukup baik dan sudah memperhatikan jati diri dan prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, salah satu poin utama dalam RUU yang disusun untuk menggantikan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian itu adalah dimasukkannya prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak diterapkan koperasi di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, pada UU perkoperasian lama tidak mencakup tentang prinsip-prinsip perkoperasian syariah.

“Jika RUU tidak segera disahkan, penyelenggaraan koperasi syariah tidak akan memiliki payung hukum”, tukas Teguh dalam Rapat Kerja pembahasan RUU Perkoperasian di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (13/9).

Dengan pengesahan RUU Perkoperasian itu, maka akan menguatkan sokoguru perekonomian nasional. Pemerintah nantinya kata dia akan mampu menghalau para renterir berkedok koperasi dan berlindung dalam topeng ekonomi kerakyatan. “Dengan begitu, koperasi yang beroperasi di masa mendatang adalah koperasi yang sehat, sesuai jati diri Indonesia, berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi,” jelas Teguh.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa catatan yang digarisbawahi Komisi VI terkait RUU Perkoperasian. Salah satu catatan yang dikemukakan yakni terkait keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dianggap sebagai gerakan tunggal wadah gerakan koperasi.

Menurut Anggota Komisi VI Nasim Khan, klausul itu menyalahi azas demokrasi karena memberi keistimewaan pada Dekopin yang berpotensi menghambat tumbuh kembangnya wadah gerakan koperasi lain. Ia juga tidak menyetujui ada alokasi APBN dan APBD untuk gerakan koperasi karena tidak sesuai dengan azas kemandirian.

Masih imbuh Nasim, juga tidak setuju terkait pendirian koperasi yang harus melalui penyuluhan dan rekomendasi pemerintah. Kata dia, koperasi harus melaporkan perkembangan kelembagaan, usaha dan keuangan. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan prinsip otonomi dan kemandirian koperasi. “Ini yang kita khawatirkan akan mengganggu berkembangnya koperasi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panja RUU Perkoperasian Inas Nasrullah Zubir menegaskan, dengan adanya perubahan RUU tersebut diharapkan semakin memperkuat peran koperasi sebagai suatu badan usaha berbadan hukum di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Adapun yang dimaksud adanya perubahan menurut Inas, di awal persidangan Anggota DPR-RI dari Fraksi Hanura ini telah membacakan laporan tentang perjalanan
pembahasan RUU tersebut yang sudah dimulai sejak 22 Maret 2017. Nah dalam laporannya Inas menyebut tentang pembahasan Dekopin. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Dekopin, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Namun konsep ini lanjut Inas, diusulkan diubah menjadi “Dalam rangka kegiatan Dekopin, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapayan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan daqn Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Kata Inas, perubahannya terdapat dalam kata “dapat”. Terkait dengan adanya usulan tentang ketentuan mengenai jabatan Ketua Umum Dekopin dapat dipilih paling lama 3 (tiga) periode untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dianggap tidak ada lagi. “Usulan tersebut sudah dihapus sesuai usul pengusul,” kata Inas Nasrullah.

Masih kata Inas, Dekopin masih tetap ada dan itu tercamtum dalam konsep RUU
Perkoperasian yang diusulkan pemerintah. Jadi RUU Perkoperasian ini lanjut dia adalah inisiatif pemeritah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM yang disampaikan ke DPR-RI untuk dijadikan Undang-undang. “Semoga dengan disahkannya RUU Perkoperasian jadi UU, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi dan masyarakat,” pungkas Inas.

Harus Matang

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga berharap DPR dapat membahas RUU Perkoperasian dengan sangat matang, sehingga tidak akan berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kata Menkop RUU tersebut memang harus disahkan. “Di penghujung tugas saya, tentu saya sangat berkepentingan. Tapi, saya juga tidak ingin ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Malu kita semua di sini,” ucap Puspayoga.

Intinya, kata Puspayoga harus betul-betul matang dan sempurna. Dengan demikian tidak ada lagi pihak-pihak yang menolak dan akhirnya berujung pada judisial reviu ke Mahkamah Konstitusi. “Jadi, jangan grusa-grusu. Yang penting matang sempurna,” pungkas Puspayoga.

Dengan alasan demikian Menkop pun seraya tidak berkeberatan jika RUU Perkoperasian baru bisa disahkan oleh DPR  periode selanjutnya. (Slamet A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.