Sistem Pengawasan Koperasi Akan Terus Disempurnakan dengan Menyerap Ilmu dari OJK dan Bank Dunia

pipnews.co.id, Jakarta – Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui keberadaan Deputi Pengawasan yang  kini baru berusia tiga tahun, membuatnya masih harus banyak belajar dari lembaga sejenis yang melakukan pengawasan.

Salah satunya yang dilihat adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Lembaga tersebut telah terbukti berhasil melakukan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga stabilitasnya terjaga. Berikutnya adalah Bank Dunia (World Bank) yang lingkup pengawasannya dalam skala global. Karena itu Kedeputian Pengawasan tak segan menimba pengalaman dari mereka. Sekaligus memilah-milah pengawasan apa dan bagaimana yang bisa diimplementasikan untuk mengawasi koperasi yang jumlahnya juga bsangat banyak. Yang hingga kini tercatat ada 138.140 koperasi aktif.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang  Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, saat membuka seminar nasional bertema “Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan” di Jakarta, Kamis (16/5).

Dalam seminar yang menampilkan narasumber Roberto Akyuwen (analisis eksekutif senior Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK), Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) dan Video Call dengan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau yang berkedudukan di Meksiko. Suparno menegaskan, pihaknya selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi-Koperasi di Indonesia, terus berupaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien. “Kami akan terus bekerja maksimal sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang jumlahnya relatif bertambah terus di Indonesia,” ujarnya.

Dalam datanya, jumlah koperasi di Indonesia saat ini mencapai 138.140 unit. Dari  jumlah itu, koperasi non KSP (Koperasi Simpan Pinjam) sebanyak 117.288 unit (84,91%) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09%). Yang mana dalam Koperasi nonKSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98%), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07%).

Suparno menambahkan, permasalahan-permasalahan selama melakukan pengawasan, dan laporan pengaduan masyarakat terhadap koperasi bermasalah, terutama di sektor simpan pinjam, melatarbelakangi institusinya untuk semakin menyempurnakan diri dengan menimba success story dari lembaga seperi OJK dan Bank Dunia.

Ia pun tak menampik ada indikasi yang semakin marak, dengan terjadinya  praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi. Bahkan hal tersebut telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa. “Terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi, dan lain-lain yang berakibat  pada tindakan melawan hukum,” tandasnya.

Adapun seminar Nasional Pengawasan Koperasi ini, bertujuan untuk menambah wawasan mengenai sistem pengawasan koperasi di Indonesia. Seminar yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Dunia di Indonesia, juga dihadiri Perwakilan OPD Pembina Koperasi di Indonesia, Perwakilan DEKOPIN, Perwakilan Koperasi Induk, dan Pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Skema dan Proses Pengawasan Lemah

Sementara itu Ahmad Subagyo (konsultan Bank Dunia) mengatakan kasus koperasi bermasalah di Indonesia banyak disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan saat ini. Dalam pengamatannya, setidaknya ada empat hal yang membuat pengawasan koperasi menjadi tidak efektif alias sia-sia.

Pertama, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko. Kedua, tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar.Ketiga, tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan obyek (koperasi), sehingga semua Asdep melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama. Keempat, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja.

Sedangkan Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau melihat belum adanya data lengkap dan akurat terkait koperasi membuat pengawasan menjadi lemah. Untuk kasus pengawasan koperasi di Indonesia, Ia menyarankan pengawasan koperasi bisa bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan seperti yang terjadi di Thailand. (Slamet A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.