Soliditas Anggota dan Integritas Pengelola Koperasi, Jamin Pembangunan Koperasi Berkelanjutan dan Maju

pipnews.co.id, Cirebon – Kementerian Koperasi dan UKM menekankan perlunya kerja sama dalam berkoperasi, baik oleh pengurus, pengawas dan anggota. Tujuannya agar terjadi pembangunan koperasi secara terus menerus, hingga akhirnya koperasi dapat tumbuh, berkembang dan maju.

Sedikitnya ada tiga pola kerja sama yang dimaksudkan tersebut. Yakni pertama, secara bersama-sama merumuskan visi dan misi yang hendak dicapai oleh koperasi. Kedua, bersama-sama mewujudkan melalui distribusi peran efektif. Dalam hal ini terkait komitmen dari setiap individu pengurus, pengawas dan anggota. Dimana mereka akan berpartisipasi aktif untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

Ketiga, bersama dalam melakukan auto koreksi untuk pencapaian tujuan. Pada tahap inilah momen untuk menilik pencapaian tujuan yang hendak dicapai dalam berkopersi. Yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif melalui Rapat Anggota.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Luhur Pradjarto, saat memberikan arahan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Advokasi Partisipasi Pengawasan oleh Anggota di Cirebon, Selasa (28/5).

Luhur membahkan, kalau anggota mengetahui dan paham akan misi dan tujuan koperasinnya, maka mereka akan dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota. “Demikian pengurus yang memiliki integritas tinggi, mereka akan mengelola koperasinya secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pengawas pun akan dmudah mengawasi jalannya pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus,” jelanya.

Lebih jauh Luhur menjelaskan, bahwa dalam Undang-undang No 25/1992 tentang Perkoperasian, Rapat Anggota dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Hal itulah kata dia yang sering dilakukan oleh koperasi. Atau dengan kata lain Rapat Anggota Tahunan atas pelaksanaan kegaiatan yang dilakukan selama satu tahun dalam tahun sebelumnya.

“Sebab, melalui RAT dapat dijaring informasi dan aspirasi dari anggota. Selanjutnya pengurus merumuskan langkah-langkah kedepan untuk mewujudkan tujuan berkoperasi dan merealisasikannya ke dalam program kerja dan kegiatan,” jelas Luhur lagi.

Luhur menekankan, apabila ketiga hal tersebut dilakukan secara konsisten oleh pengurus, pengawas dan anggota, maka secara tidak langsung pengawasan koperasi oleh anggota akan berjalan efektif. RAT pun akan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu oleh setiap koperasi. Artinya tegas dia, RAT dilaksanakan paling lambat, 6 bulan setelah tutup tahun buku.

Adapun Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Cirebon, Yati Rohayati, juga mengapresiasi Kemenkop dan UKM yang memilih Kota Cirebon sebagai tempat pelaksanaan ni dimaksud. Menurutnya, koperasi di wilayahnya yang melaksanakan RAT tidak lebih dari 50% dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 161 unit. “Memang salah satu penyebab tidak terselenggaranya RAT, karena lemahnya pengawasan di internal koperasi,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi melalui petugas penyuluh koperasi. Khusus yang terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM, kata Yati, Pemerintah Kota Cirebon pun menginisiasi dengan mewadahi para usaha mikro yang ada di masyarakat dalam wadah koperasi RW.

Namun lanjut Yati, pihaknya mengarahkan kepada usaha mikro yang akan berkoperasi untuk bergabung saja dengan koperasi yang sudah ada. “Ini semata untuk mengantisipasi agar kedepan, jangan cuma terdapat penambahan jumlah koperasi tetapi koperasinya tidak berkembang,” pungkasnya. (Slamet A Wijaya).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.