Status LPDB Meningkat Jadi LPND, Pengelola Yakin Sektor UMKM Makin Berkembang

Pipnews.co.id, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) optimis, 2019 ini mampu menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun. Keoptimisan itu terlihat hingga Juli 2019, telah tersalurkan Rp793,6 miliar dan hingga akhir Agustus ini diharapkan dapat mencapai Rp850 – 900 miliar.

Menurut Direktur Utama LPDB – KUMKM, Braman Setyo, secara total sejak awal berdirinya Badan Layanan Umum (BLU) ini sudah menggulirkan dana sebesar Rp9,3 triliun, dengan jumlah mitra 4.323 unit dan 1,019 juta end user. Dari pencapaian tersebut kata Braman, dampaknya terhadap penambahan tenaga kerja yang dikaryakan melalui dana bergulir ini mencapai 1,857 juta. “Kita tawarkan suku bunga yang sangat murah yaitu 4,5 persen per tahun pada sektor nawacita, yakni pertanian, perikanan dan perkebunan, 5 persen pertahun untuk sektor riil, dan 7 persen untuk sektor simpan pinjam,” ujar Braman Setyo dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “13 Tahun Kiprah LPDB dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM” di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Braman menambahkan, untuk mengejar target penyaluran dana bergulir tersebut ternyata ada kendala-kendala yang dihadapinya. Seperti ketiadaan akses pelayanan di daerah karena regulasi. Dimana LPDB- KUMKM tidak diizinkan membuka cabangnya di daerah. Oleh sebab itu, perlu ada perhatian dari pemerintah agar status BLU ini bisa ditingkatkan setara Badan atau Lembaga yang lansung di bawah Presiden atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dengan cara tersebut imbuh Braman, maka LPDB-KUMKM akan lebih mudah menyalurkan dana bergulirnya kepada mitra-mitranya. Sebab dengan perubahan status tersebut, secara otomatis LPDB akan mendapatkan previllage membuka kantor-kantor cabang di daerah. “Keuntungannya nanti kita bisa bikin cabang, jadi infrastruktur yang sampai ke daerah secara otomatis akan terbentuk dengan sendirinya,” ulasnya.

Sedangkan Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati, menyatakan sektor UMKM di Indonesia selama ini kurang terurus dengan baik. Padahal 96 – 99% ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor ini. Sayangnya banyak kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap UMKM.

Sebagai contoh banyaknya BLU yang dibentuk Kementerian dan Lembaga untuk mengurusi UMKM, namun dalam eksekusinya tidak benar-benar melakukan pendampingan, termasuk menyalurkan pembiayaan. Oleh sebab itu Eni berharap, LPDB-KUMKM menjadi BLU yang benar-benar pro terhadap sektor ini. *Kalau Pemerintah mau serius mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi, uruslah kekuatan utama kita sektor UMKM. Semua kebijakan peningkatan, akses pembiayaan dan pemasaran atau apapun itu justru yang utamanya adalah UMKM,” kata Eni.

Adapun menurut Ketua Komite Tetap Bidang Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sharmilla, juga membenarkan status LPDB harus diperkuat oleh pemerintah sendiri. Termasuk diantaranya dengan menambahkan modal dana bergulir kepada UMKM. Pasalnya dengan dana Rp1,5 triliun tahun ini dirasa masih belum dapat mencukupi kebutuhan dana dari pelaku UMKM. “Kalau dana bergulir itu terbatas, sementara UMKM meningkat terus, jadi bagaimana bisa mengcover seluruhnya. Koperasi jumlahnya juga meningkat, kan nggak mungkin bisa tercukupi (dana Rp1,5 triliun),” ulasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor III Bidang Riset dan Kerjasama Ikopin, Yunita Indriani, bahwa status LPDB-KUMKM memang harus diperkuat agar penyaluran dana dan penerimaan proposal pengajuan dana di daerah dapat lebih cepat. Diakuinya terkait isu yang berkembang selama ini proses pencairan dana bergulir dianggap terlalu lama. Yakni mencapai waktu 6 bulan. “Kalau pemerintah mau serius tangani UMKM, maka LPDB ini harus didudukkan sebagai lembaga pembiayaan yang diberikan porsi besar. Jadi LPDB punya kewenangan yang lebih luas,” tandas Yuanita. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.