Kemenkop dan BPKP Teken Hasil Audit Tagihan Imbal Jasa Penjaminan KUR

Pipnesw.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP-KUR) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Auditor.

Penandatangan tersebut juga melibatkan Perum Jamkrindo dan PT Askrindo selaku perusahaan penjamin kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Senin, (17/9).

Hadir dalam kesempatan itu masing-masing pimpinan lembaga terkait, seperti Kemenkop dan UKM oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati Barnas, Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur BPKP, Ersi Soenarsih, Direktur Operasional Ritel PT Askrindo Anton Fadjar Siregar dan Direksi Perum Jamkrindo, Kadar Wisnuwarman dan I Rusdonobanu.

Menurut Yuana program KUR yang pertama kali diluncurkan pada 5 November 2007. Namun kemudian sejak 2007 hingga 31 Desember 2014 program KUR dilakukan dengan skema Imbal Jasa Penjaminan. Dengan adanya pola tersebut pemerintah memberikan IJP-KUR kepada perusahaan penjaminan.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit atas tagihan IJP-KUR yang diajukan oleh perusahaan penjamin KUR. “Setelah audit selanjutnya dilakukan pembayaran IJP-KUR kepada perusahaan penjaminan,” jelas Yuana, Selasa (18/9). (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.